(Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Samarinda/pic:ist)

POSKOTAKALTIMNEWS, KUKAR: Semangat pemberdayaan ekonomi desa kian berkobar hal ini ditunjukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) yang telah mengikuti Pelatihan Kompetensi Pembinaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Samarinda, yang berlangsung selama lima hari, 27–31 Oktober 2025.

Agenda ini menjadi langkah awal penting dalam menyiapkan pendamping desa untuk menggerakkan program nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pelatihan tersebut tidak sekadar teori.

Para peserta digembleng untuk memahami secara menyeluruh proses pembentukan koperasi, strategi pengelolaan usaha, hingga tata cara penyaluran dana pemerintah. Semuanya diarahkan agar desa mampu mengelola potensi lokal dengan cara yang lebih modern dan berdaya saing.

Saat dikonfirmasi awak media Ahmad Irji’i, Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, menuturkan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih merupakan upaya besar pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi rakyat berbasis desa.

“Setiap desa akan mendapat alokasi anggaran sebesar Rp3 miliar. Namun pencairannya menunggu proses verifikasi dari pemerintah pusat,” jelasnya Jumat (07/11/2025).

Menurut Irji’i, hingga kini ribuan proposal dari seluruh Indonesia masih dalam tahap evaluasi.

“Sekitar seribu sudah diverifikasi, dua puluh ribu masih dievaluasi, dan sisanya dalam proses pengajuan. Jadi memang sedang bertahap,” tambahnya.

Diungkapnnya dari 193 desa di Kutai Kartanegara, tiga di antaranya telah ditunjuk sebagai pilot project nasional yakni Desa Batuah, Desa Tanah Datar, dan Desa Sungai Meriam di Kecamatan Anggana. Ketiga desa ini kini tengah mempersiapkan struktur organisasi koperasi serta rencana usaha sesuai panduan dari pemerintah pusat.

Program Koperasi Desa Merah Putih yang diluncurkan Agustus lalu menjadi tonggak baru dalam kebijakan ekonomi kerakyatan. Melalui mekanisme musyawarah desa, masyarakat diberi ruang untuk menentukan jenis usaha yang sesuai dengan potensi daerahnya mulai dari pertanian, perikanan, hingga sektor jasa.

Lebih lanjut Irji’I menyebut ke depan, penyaluran dana akan dilakukan melalui bank-bank BUMN seperti BRI, BNI, Mandiri, dan Bank Syariah Indonesia. Bidang usaha yang didorong pun beragam simpan pinjam, logistik desa, agen LPG, penyedia pupuk, apotek, hingga gudang pendingin (cold storage).

 “Cold storage ini sangat penting, terutama bagi desa pesisir atau daerah pertanian agar hasil panen tidak cepat rusak,” terang Irji’i.

Selain dana Rp3 miliar per desa, pemerintah pusat juga menyiapkan lahan seluas seribu hektare untuk mendukung pembangunan infrastruktur koperasi. Fasilitas ini diharapkan menjadi fondasi ekonomi desa yang mandiri dan berkelanjutan.

“DPMD Kukar siap mendampingi setiap desa agar koperasi bisa segera beroperasi begitu dana turun,” tegas Irji’i.

Ia berharap, program ini benar-benar menjadi jalan bagi desa-desa di Kukar untuk naik kelas dari sekadar penerima bantuan menjadi motor penggerak ekonomi daerah. (Adv/Tan)